Page 79 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan
Informasi Pertanahan Secara Elektronik, menyatakan bahwa
layanan informasi pertanahan secara elektronik adalah proses
memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi
kesesuaian data fisik dan data yuridis sertipikat hak atas tanah
serta informasi lainnya di pangkalan data. Tujuan dari adanya
layanan informasi pertanahan secara elektronik adalah untuk
memberikan keterbukaan informasi publik akan pertanahan dan
juga memberikan kemudahan akses layanan pertanahan kepada
masyarakat.
Salah satu fokus utama yang saat ini sedang gencar digaungkan
oleh pemerintah terhadap layanan informasi pertanahan adalah
optimalisasi pemanfaatan layanan informasi pertanahan guna
mendorong berbagai sektor. Namun, perlu diketahui bahwa
sebelum melakukan optimalisasi pemanfaatan dari sebuah layanan
baik konvensional maupun digital, ada faktor penting yang sering
kali dipandang sebelah mata, padahal faktor tersebut merupakan
faktor utama yang menjamin bahwa layanan dapat dimanfaatkan
secara optimal. Faktor penting tersebut adalah keamanan dan
ketersediaan layanan.
Dilansir dari News.detik.com Juru bicara BSSN, Anton Setyawan
melaporkan bahwa BSSN memonitor banyak kasus peretasan situs
Indonesia yang dijadikan situs judi online. Tercatat ada 291 domain
yang telah diretas, terdapat 37 di antaranya adalah situs pemerintah
(Rahayu, 2021). Selanjutnya dilansir dari Republika.co.id, jutaan
data pribadi yang berasal dari BPJS Kesehatan bocor. Menurut
Pratama, data sampel sebesar 240MB yang di unggah oleh akun
bernama Kotz berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor
HP, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan dan data
pribadi lainnya (Saputro dkk., 2021). Hal tersebut menunjukkan

60 Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan
Dalam Membangkitkan Iklim Perekonomian