Page 138 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Menata Tanah Kota Batam ... 121

sebagai daerah terbuka hijau atau daerah resapan air yang harus
dijaga kelestariannya dan dilindungi dari pengrusakan. Dari penga-
matan peneliti di beberapa tempat di lapangan belum terlihat adanya
batas fisik atau tanda-tanda lainnya yang menunjukkan pernah
dilakukan penetapan batas antara tata ruang yang satu dengan yang
lainnya. Tidak adanya penetapan batas di lapangan atau dibuat tanda
batas yang jelas di lapangan menyebabkan masyarakat tidak menge-
tahui di lapangan yang mana diperuntukkan hutan dan bukan hutan.
Sementara, perkembangan penduduk yang membutuhkan
rumah untuk tempat tinggal dan lemahnya pengawasan dari Peme-
rintah Kota Batam maupun dari Otorita Batam banyak bermunculan
perumahan liar (ruli) yang berdiri di areal yang bukan direncanakan
peruntukan sebagai perumahan. Bahkan terjadi banyaknya areal
hutan lindung justru diberikan ijin untuk perumahan oleh Otorita
Batam, hal ini karena kurangnya koordinasi Otorita Batam dengan
Kementerian Kehutanan.
Setiap pemanfaatan wilayah selalu memiliki karakteristik ke-
ruangan yang masing-masing memiliki batasnya sendiri-sendiri. Hal
ini dapat dilihat dari sudut pandang setiap penggunanya, seperti
kehidupan liar hewan dan tumbuhan, begitu pun manusia memer-
lukan ruang bagi kehidupannya, yang masing-masing memiliki batas
yang spesifik. Dari aspek subsistem yang lain, seperti biofisik dan
geofisik, perbedaan karakternya dicerminkan dalam besaran luas dan
batas yang berlainan pula. Pemerintah sebagai pihak yang memberi
pengaturan juga memiliki batas ruang sendiri. Acapkali masing-
masing batas saling tumpang tindih sejalan dengan jenis peman-
faatannya. Seharusnya aspek keruangan daripada konservasi suatu
lingkungan hidup menjadi bagian dari berfungsinya suatu sistem ini
harus direncanakan dan dipublikasikan ke masyarakat sejak dari
sejak awal menjadi bagian dari perencanaan dan penataan ruang
wilayah, karena publikasi dapat sarana suatu kebijakan pemerintah
itu menjadi populis atau responsif.
Fakta lapangan terbangunnya lokasi perumahan dan diterbit-
kannya sertipikat hak atas tanah di Pulau Batam yang tumpang tindih
dengan areal hutan lindung atau daerah terbuka hijau ini akibat
kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Batam, Badan