Page 150 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 150

Menata Tanah Kota Batam ...     133

            2.  Belum ada publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh
               BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Batas-batas di lapangan
               belum ada, masih berupa koordinat di atas peta.
            3.  Terkait administrasi pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota
               Batam:
               a.  Hak Milik yang sudah terlajur diterbitkan di atas Hak Penge-
                  lolaan  baru  dicatat  pada  file  digital  Peta  Pendaftaran  dalam
                  bentuk format Auto Cad (secara spasial).
               b.  Perubahan  nama  pemegang  Hak  Pengelolaan  dari  Otorita
                  Batam  ke  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas
                  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  belum  dicatatkan  pada  Buku
                  Tanah dan sertipikatnya.
               c.  Kantor Pertanahan Kota Batam belum melakukan pembinaan
                  terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait membu-
                  atan akta jual beli HGB di atas HPL dipertegas bahwa jual beli
                  ini bukan jual beli pemilikan tanah tetapi hanya jual beli hak
                  atas tanah.
               d.  Belum ada Peta Kadastral untuk penggunaan tanah.
            Saran:
            1.  Segera membuat kajian tentang kampung tua dan mengusulkan
               ke  Presiden  untuk  membuat  Keputusan  Presiden  yang  isinya
               mengeluarkan Kampung Tua dari Hak Pengelolaan, karena Kam-
               pung Tua masuk areal Hak Pengelolaan oleh Keputusan Presiden
               Nomor 41 Tahun 1973. Pemerintah Kota Batam harus bisa menja-
               min  jika  telah  dikeluarkan  kampung  tua  dari  HPL  agar  tetap
               terjaga kelestariannya. Perlu dikaji beberapa alternatif untuk usa-
               ha pelestarian Kampung Tua, misalnya untuk daerah cagar bu-
               daya.
            2.  Publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh BP Batam,
               Pemerintah Kota Batam harus jelas batas-batasnya di lapangan.
               Perlu  dibuatkan  Peta  Batas  Administrasi  skala  1:100.000  terkait
               dengan kepastian batas administrasi.
            3.  Administrasi pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Batam
               masih harus ditertibkan: Hak Milik yang sudah terlajur diterbit-
               kan di atas Hak Pengelolaan agar dicatat pada Buku Tanah Hak
               Pengelolaan  dan  hal  ini  untuk  dikonfirmasikan  ke  BP  Batam.
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155