Page 10 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

men sejarah yang kami dapatkan saat itu sangat terbatas,
sebab waktu itu kami belum mendapatkan akses ke arsip
ATR/BPN dan berbagai sumber-sumber lainnya.
Tahun ini kami diminta kembali untuk melakukan studi
yang sama melanjutkan kajian sebelumnya. Kalau pada kajian
sebelumnya, kami hanya fokus pada persiapan pembangunan
hukum agraria nasional (UUPA), kali ini penulis berkesem-
patan membaca lebih banyak arsip koleksi Kementerian
ATR/BPN dan sumber-sumber primer lainnya dari Majalah
Penyuluh Landreform, Majalah Agraria, dan Mimbar Depdagri
dalam kerangka melihat lebih jauh keberadaan lembaga agra-
ria. Beberapa dokumen yang kami dapatkan jauh ke belakang,
periode sebelum Indonesia merdeka, sebelum UUPA lahir,
dan periode awal keberadaan Kementerian Agraria. Dengan
modal tersebut, penulis berusaha menuliskannya secara lebih
komprehensif dibandingkan kajian yang pernah kami laku-
kan sebelumnya, walaupun beberapa tumpang tindih, namun
data dan fokusnya berbeda.
Kami merasa kajian ini relatif lebih lengkap, akan tetapi
periode kajiannya sangat panjang. Periode kajian kami mulai
dari tahun 1955 saat Kementerian Agraria “pertama kali”
dibentuk dan kajian berakhir tahun 2022. Namun, sebelum
masuk periode 1955, penulis tetap memberikan gambaran
persoalan agraria pada masa kolonial, termasuk bagaimana
Belanda mengelola tanah, mendaftarkan tanah, dan menja-
lankan program kadaster di masa itu. Karena periode kajian
sangat panjang, penulis menyadari akan terdapat banyak
kelemahan dan lubang-lubang data serta analisisnya. Untuk
itu penulis sejak awal menentukan tidak akan membahas
semua hal, hanya isu-isu penting dan terpilih saja yang men-

viii