Page 143 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 143
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Gencarnya gerakan pembentukan kepanitiaan land-
reform sebenarnya tidak sama di setiap daerah. Beberapa
wilayah justru mengalami hambatan yang cukup berarti,
sehingga panitia landreform tidak bisa bekerja secara
maksimal. Atas situasi di atas, beberapa organisasi politik
yang memiliki akar rumput kuat berusaha mendorong
panitia landreform bekerja secara ekstra. Sejarah menca-
tat, PKI adalah partai yang memiliki basis dukungan di
akar rumput paling kuat terutama di Jawa, karena jaringan
pada level bawah (grass root) terpelihara dengan baik.
Apalagi PKI memiliki organisasi buruh dan tani yang
sangat mengakar di desa-desa, khususnya BTI (Mortimer,
1969). Walaupun sebenarnya, Masyumi juga memiliki
organisasi massa akar rumput yang juga kuat seperti
Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), begitu juga
PNI memiliki Kesatuan Buruh Marhaen (KBM) dan
Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI). Namun
yang paling keras bersuara dan menggerakkan jalannya
landreform di desa adalah BTI, karena BTI bekerja pada
level bawah (pedesaan) secara masif dan terorganisir. Le-
wat kelompok penekan inilah kerja-kerja Kementerian
Agraria dalam kepanitiaan landreform di daerah menga-
lami kemajuan sekaligus kecemasan karena dianggap
agresif, revolusioner, dan tentu saja dibeberapa tempat
serampangan. Terbukti kemudian PKI dengan organisasi
massanya telah melakukan banyak penekanan dan inti-
midasi di desa yang tujuan awalnya ingin mendorong
panitia landreform di desa agar bergerak cepat dan efektif,
namun kemudian justru banyak terjadi gesekan dengan
107
