Page 200 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 200
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
situasi yang baru pasca peristiwa 1965. Yang justru terlihat
aneh adalah, dari lima program di atas tidak menyinggung
secara jelas kebijakan terkait transmigrasi, hanya masuk
dalam penataan land use planning, namun skema kebijakan
transmigrasi seperti apa belum muncul dalam pidato pelan-
tikan Dirjen Agraria dan Transmigrasi. Namun tampaknya,
persoalan transmigrasi masuk dalam skema poin keempat,
yakni pembangunan dan pembinaan hukum agraria nasio-
nal, khususnya menyiapkan beberapa perangkat hukum
terkait hak atas tanah di wilayah transmigrasi, seperti Pera-
turan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967
tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan
Hak-hak Atas Tanah untuk para Transmigrasi dan Kelu-
arganya (Penyuluh Landreform, No. 1-2-3, Juli-Agustus-Sep-
tember 1968).
Dalam lampiran Keputusan Presidium No. 163 Tahun
1966, kebijakan landreform tidak dikeluarkan dari agenda
kabinet, sehingga perubahan yang terjadi hanya kelem-
bagaan, dari kementerian kemudian diturunkan kelasnya
menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi di
bawah Departemen Dalam Negeri yang dikomandoi oleh
Mayjen. Basuki Rachmat. Posisi ini jelas menunjukkan
arah dan kebijakan politik pasca 1965 karena pengga-
bungan Dirjen Agraria dan Transmigrasi menunjukkan
sebuah gambaran pekerjaan besar namun “baju yang
sangat kecil”. Perubahan politik dan kebijakan itu kemu-
dian menempatkan Landreform dalam sebuah “Direktorat
Pembangunan Tata Agraria dan Landreform” sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Presidium No. 163
164
