Page 253 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 253
BAB IV
DI BAWAH KELEMBAGAAN BADAN
PERTANAHAN NASIONAL 1988: PERUBAHAN
KELEMBAGAAN DAN ARAH KEBIJAKAN
ahun 1988 adalah tahun perubahan bagi kelem-
bagaan agraria Indonesia, setelah 22 tahun di
a
b
T wah Kementerian Dalam Negeri dengan nama
Dirjen Agraria, kemudian ditingkatkan kelembagaannya
menjadi Badan Pertanahan Nasional. Perubahan itu
sejalan dengan perubahan ekonomi Indonesia, karena
tahun 1980-an, ekonomi Indonesia beranjak tumbuh
dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan
kebutuhan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Tantangan
terbesar bagi kelembagaan agraria adalah menyediakan
tanah seluas mungkin untuk memenuhi kebutuhan
investasi, industri, dan pembangunan berbagai bidang.
Bab ini akan menjelaskan secara singkat bagaimana peru-
bahan kelembagaan agraria dalam konteks pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan yang menuntut berbagai
fasilitas pendukung. Kelembagaan agraria dituntut untuk
memfasilitasi kebijakan tersebut, sehingga perlu mening-
katkan kelembagaannya. Selanjutanya, bab ini akan meli-
hat bagaimana perubahan kebijakan agraria yang terlihat
217
