Page 263 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

HGU yang tidak menggunakan fasilitas penanaman
modal dapat dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi. Yang dimaksud dengan fasilitas Pena-
naman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan
nonf iskal serta kemudahan pelayanan Penanaman
Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Surat Edaran Kepala BPN No. 580.2-5741-DIII Tahun
1990 dan Surat Edaran Kepala BPN No. 580.2-3071
Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Pengawasan
dan Pengendalian Tanah untuk Keperluan Swasta.
Surat edaran tersebut memberikan implikasi bahwa
tanah sekalipun penanam modal diberikan kemudahan
fasilitas perolehan hak atas tanah, namun tetap akan
diawasi dan dilakukan evaluasi terhadap tanah yang
diberikan haknya. Evaluasi tersebut di antaranya untuk

melihat apakah tanahnya masih digunakan dan diusa-
hakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak pada saat hak tersebut diberikan.
Tentu saja secara teori dan perundnagan demmikian,
namun seringkali berbeda dengan praktik-praktik yang
dilakukan di lapangan.
3. Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 1992 tentang Tata
Cara bagi Perusahaan untuk Memperoleh Penca-
dangan Tanah, Izin Lokasi, pemberian perpanjangan
dan pembaharuan hak atas tanah serta penerbitan serti-
f ikatnya; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh
Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam

227