Page 32 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

1970

Pembentukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan di pusat dan
7 provinsi (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 187 Tahun 1970)
Direktur Jenderal Agraria (1972-1988)
 Dirjen Agraria (pusat)
 Kantor Direktorat Agraria (prov)
 Kantor Sub Direktorat Agraria (kota/kab)

Dasar Hukum:
Kepmendagri No. 88 Tahun 1972 (Penyatuan Instansi Agraria di Daerah) dan
Kepmendagri No. 187 dan 188 Tahun 1972 (Penyempurnaan struktur organisasi
Direktorat Jenderal Agraria)
Badan Pertanahan Nasional (1988-1993)
 BPN (pusat)

 Kantor Wilayah BPN (prov)
 Kantor Pertanahan (kota/kab)
Dasar Hukum:
Keppres No. 26/1988 dan Keppres No. 101/1998
1989
Akademi Agraria Yogyakarta dan Akademi Agraria Semarang bergabung
menjadi Akademi Pertanahan Nasional (APN) melalui Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. R.04/I/MENPAN/I/89 Tanggal 10 Januari
1989 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1989
Tanggal 1 April 1989
Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (1993-1999)
 Kementerian Negara Agraria/BPN (pusat)
 Kantor Wilayah BPN (prov)
 Kantor Pertanahan (kota/kab)

Dasar Hukum:
Keppres No. 101/1998 dan Keppres No. 60/1998 jo. 77/1998
1993
Berdirinya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui Keputusan
Presiden No. 25 Tahun 1993 Tanggal 27 Februari 1993. Tahun 1996 dibentuk
Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral lewat Surat Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12/1996

Badan Pertanahan Nasional (1999-2014)
 BPN (pusat)
 Kantor Wilayah BPN (prov)
 Kantor Pertanahan (kota/kab)
Dasar Hukum:
Keppres No.154/1999 (merubah Kepres No. 26/1988)
Keppres No. 110/2001 (dirubah dengan Perpres No. 52/2005)
Keppres No. 103/2001 (dirubah dengan Perpres No. 11/2005)
Perpres No. 10/2006

2005
RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System). Peristiwa
Tsunami Aceh tahun 2004 telah menghapus jejak batas hak atas tanah. RALAS
merupakan program untuk menyelesaikan persoalan tersebut yang
melibatkan banyak SDM di BPN dan Bank Dunia serta berbagai stakeholder
lainnya.