Page 330 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tidak menjadi persoalan bahkan bukan menjadi sumber
utama konflik tanah, juga tidak serta merta meningkatkan
akses modal bagi masyarakat. Joireman melanjutkan,
menggerakkan dead capital dengan sertifikasi dianggap
bermasalah jika berhadapan pada hak komunal, karena
akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat adat.

D. Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan
Penyelesaiannya melalui PPTKH-PPTPKH

Reforma Agraria dalam kawasan hutan mulai menjadi
isu yang banyak dibicarakan oleh publik setelah terjadi
gugatan UU No. 41 Tahun 1999. Diinisiasi oleh Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan masyarakat
adat lainnya yang menggugat beberapa pasal dalam UU
No. 41 Tahun 1999 ke Mahkamah Konstitusi (Siscawati,
2014). Hasil gugatan itu kemudian sebagian dikabulkan
oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian dituangkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 35/PUU-
X/2012 yang menunjukkan dengan jelas batasan antara
hutan adat dengan hutan negara. Menindaklanjuti PMK
No. 35/2012, pada tahun 2014 dibuatlah Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
yang lebih dikenal dengan sebutan Perber 4 Menteri
untuk mewadahi pemikiran terkait perlunya penyelesaian
penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat.
Pelaksanaan amanat Perber 4 Menteri terkendala karena
produk hukum ini dianggap kurang kuat sehingga
diupayakan menjadi Perpres (Wibowo, 2017). Pada tahun

294