Page 66 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

tara bagi masyarakat pribumi Hindia Belanda tunduk pada
hak adat yang hanya berlaku bagi masyarakat pribumi
Indonesia. Hak-hak adat tersebut ada banyak jenisnya,
dan seringkali berbeda antara satu wilayah dengan
wilayah lainnya, misalnya hak Milik, Yasan, Andarbeni,
Pesini, Druwe, Druwe Desa, Gogolan Tetap/Gilir, Pekulen,
Sanggan Tetap, dan hak adat lainnya. Hak adat tidak tun-
duk kepada hak Barat, akan tetapi konsep hak Barat di
Hindia Belanda menggunakan konsep domein verklaring,
sehingga tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemi-
likannya maka tanah tersebut dengan mudah tunduk pada
hukum Eropa jika dikehendaki oleh Pemerintah Kolonial.

Bagaimana dengan pengaturan hak atas tanah pada
masa kolonial? Terkait pendaftaran hak, Pemerintah
Kolonial hanya mengatur tanah Eropa atau yang tunduk
1
pada aturan Eropa, tentu saja jumlahnya lebih kecil diban-
dingkan dengan tanah Indonesia atau tanah adat di selu-
2
ruh Indonesia (Harsono, 1958b, 1958a). Pemerintah Kolo-
nial tentu saja tidak menghendaki mendaftarkan seluruh
tanah adat di Hindia Belanda karena akan menghabiskan
biaya cukup besar, maka yang didaftarkan hanya tanah-

1 Tanah-tanah Eropa adalah tanah yang dimiliki dengan hak-hak
sebagaimana disebut dalam Burgerlijk Wetboek-BW (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata) dengan nama hak eigendom, hak opstal, hak
erfpacht, dan hak lainnya. Tanah-tanah Eropa tunduk pada aturan
yang dimuat dalam BW, dan aturan khusus lainnya.
2 Tanah Indonesia adalah tanah yang dimiliki dengan hak-hak In-
donesia, seperti hak Yasan, hak usaha, tanah-tanah bekas partikelir,
dan lainnya. Tanah Indonesia tunduk pada ketentuan hukum adat
sepanjang tidak dia dakan ketentuan-ketentuan lain secara khusus.

30