Page 79 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

2 orang Scheepen sekaligus merupakan bukti hak tanah
dan bukti pendaftaran peralihan hak tanah.

 Kadaster Setelah Ordonansi Balik Nama

Setelah diundangkannya Ordonansi Balik Nama oleh
Pemerintah Kolonial, tugas ahli ukur yang diberikan
kepada ahli ukur pemerintah diatur lebih rinci sesuai
dengan pokok penyelenggaraan suatu kadaster. Tugas
tersebut antara lain: Menyimpan dan memelihara peta-
peta tanah maupun pembuatannya. Setiap bidang tanah
harus diberi nomor di atas tanah tersebut; menyelengga-
rakan daftar-daftar antara lain: -daftar tanah dengan men-
catat nomor, luas tanah dan uraian mengenai letak dan
batasnya, -daftar dari peralihan hak atas tanah; Pemberian
landmeter kennis (ahli ukur) yang merupakan salah satu
syarat bagi pendaftaran peralihan hak atas tanah, dan juga
merupakan alat bagi pemeliharaan peta dan daftar tanah,
sehingga sesuai dengan keadaan hukum sebenarnya dari
setiap bidang tanah; Memelihara daftar verponding yang
dikenakan atas tanah-tanah dengan hak Eropa, serta
memberi nomor-nomor verponding pada setiap hak atas
tanah menurut hukum Eropa. Pengenaan pajak verpon-
ding diatur dalam Ordonansi Staatsblad 1823 No. 5.
Ahli ukur pemerintah pada zaman kolonial diangkat
oleh Gubernur Jenderal yang dengan jabatannya, ahli
ukur harus disumpah. Ahli ukur di daerah diawasi oleh
residen setempat. Selain itu, ahli ukur dibekali instruksi
yang rinci dan jelas untuk pemetaan, pengukuran, dan
harus melaksanakan di daerah yang ditunjuk oleh

43