Page 89 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

Pada gilirannya, ketika pemerintah Raffles memerlukan
biaya tinggi guna keberlangsungan roda pemerintahan di India, ia
membuat keputusan menjual tanah, termasuk desa-desa dan
penduduknya yang mendiami luasan tanah itu, kepada pihak
swasta. Pengusaha swasta menerima “berkah” atas segenap
peralihan hak “feudal” yang diberikan pemerintah, baik me-
nyangkut hak mengutip pajak, pengerahan tenaga kerja, dan
sebagainya. Tercatat di Karesidenan Batavia, Karawang, Sema-
rang dan Surabaya, tanah-tanah dijual kepada pihak swasta (Ti-
onghoa). 31
Era liberal telah dimulai dengan nyata. Problem ketersediaan
tanah telah dipecahkan, tinggal bagaimana faktor produksi lain
dipersiapkan oleh rezim penerus: tenaga kerja murah. Ekonomi
liberal Raffles ditandai dengan regulasi pertanahan dalam rangka
menghidupkan “aset-aset yang mati” sebab dikuasai dalam sistem
feodal/adat, satu gagasan yang menemukan bentuknya kembali
pada pergantian abad 20-21 melalui tokohnya, Hernando de
Soto. 32

3. Re-depolitisasi birokrasi van der Capellen (1816-1826)

Tidak banyak kajian yang dilakukan oleh van der Capellen
menyangkut persoalan pertanahan. Ia memperkenalkan kembali
ke Jawa gagasan negara dengan misi “enlightenment”. Ideologinya
bisa dilacak balik dalam tahun 1780-an, bersamaan dengan

31 J. S. Bastin, op.cit., hal 72-88
32 Cara bagaimana “injecting life into dead capital” adalah dengan mendata
kepemilikan tanah dan batas-batasnya. Gagasan de Soto berkisar seputar
bagaimana kepastian hukum kepemilikan (Property Law) bagi kapitalisme;
kendala-kendala birokrasi bagi kewirausahaan (Barriers to Entrepreneurship),
sehingga perlunya reformasi sistem perundang-undangan yang ada (Legal System
Reform). Dalam sistem ekstralegal, kepemilikan dan batas-batas tanah tidak dapat
dipastikan, sehingga menyulitkan terintegrasi ke dalam sistem pasar. Maka lebih
dahulu pemerintah harus mencari tahu mengapa dan bagaimana konvensi lokal
bekerja serta seberapa kuat eksistensinya. Jangan sampai otorita pertanahan lebih
tidak tahu dibanding “gonggongan anjing yang menandai batas wilayah milik
majikan masing-masing”. Lihat, Hernando de Soto, ”Listening to the Barking
Dogs: Property Law Agains Poverty in the non-West”, Focaal-European Journal of
Anthropology, No. 41, 2003, hal. 182.
36