Page 97 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 97

Ahmad Nashih Luthfi


               mereka sekaligus mendapatkan keuntungan dengan mempe-
               kerjakan diri di perusahaan itu sebagai buruh perkebunan.
                   Pada komoditas tertentu, tebu misalnya, buruh bekerja di
               perkebunan dengan tetap menempati rumah asal mereka tinggal
               (desa). Berbeda dengan komoditas kopi yang mengharuskan
               mereka terpisah dari tempat tinggal semula dan menjadikan me-
               reka tinggal di huma-huma atau enclave di sekitar perkebunan
               yang dibuka. Dalam periode inilah dicatat perubahan status
               mereka yang semula petani menjadi buruh (from peasant to
               labor). 45
                   Dengan demikian, berakhirlah cultuurstelsel yang digantikan
               dengan sistem perkebunan swasta, yang kemunculannya sebe-
               narnya telah dimulai sebelum tahun 1870. Sampai dengan tahun
               1860, dilihat dari segi tenaga kerja yang terserap, produksi, dan
               bidang tanah yang digunakan, perkebunan swasta itu kebera-
               daannya cukup penting. 46  Tahun 1870 merupakan titik ekska-
               latif di mana semakin ekstraktifnya perekonomian Barat melalui
               liberalisasi perekonomian di Jawa.
                   Cultuurstelsel telah memberikan dasar-dasar bagi kontrol
               sosial dan tenaga kerja yang berarti bagi perkembangan
               perusahaan perkebunan. Dalam periode inilah kita melihat
               bahwa kebijakan pengelolaan dan penguasaan atas sumber-
               sumber agraria didasarkan pada pertimbangan politik, dan
               bukannya hasil riset, yang digerakkan kepentingan ekonomi
               liberal.  Undang-undang Agraria tahun 1870 merupakan titik
               tolak sejarah pertanian Barat di Hindia Belanda. Dalam konteks
               ekonomi politik, peraturan itu menciptakan kondisi bagi
               akumulasi kapital dengan cara merongrong kontrol masyarakat
               atas sumber-sumber produksi.
                   Peraturan itu setidaknya memberi tiga arti penting. Pertama,
               memfasilitasi ambisi perusahaan untuk mentransformasikan
               organisasi produksi Hindia Belanda, dari sistem kontrol negara

                   45  W. F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change
               (Bandung: Sumur Bandung, 1964 [cetakan kedua]), hal. 80-81.
                   46  Vincent J. H. Houben, “Perkebunan-perkebunan Swasta di Jawa Abad ke-
               19”, dalam J. Thomas Lindblad (ed.), op.cit., hal. 97-98.
               44
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102