Page 233 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 233
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
baik secara politis, yuridis, kelembagaan, sosial, ekonomi,
maupun lingkungan dan ekologis.
Adanya komplikasi dan konstelasi seperti dipaparkan
di atas telah melahirkan beberapa problematika yang harus
digulati bangsa ini. Pertama adalah kesenjangan antara cita-
cita kemerdekaan di bidang agraria dengan agenda politik
agraria nasional yang ada. Kedua, kesenjangan antara impe-
ratif pelaksanaan pembaruan agraria (baik yang berasal dari
tuntutan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai luhur kebangsaan
dan konstitusi maupun tuntutan dari kenyataan di lapangan)
dengan perangkat hukum, kebijakan dan kelembagaan yang
ada untuk pelaksanaannya. Ketiga, kesenjangan antara
merebaknya konflik agraria dan inisiatif penataan agraria
di aras lokal dengan kemauan pemerintah untuk menanga-
ninya secara terpadu menurut jiwa dan semangat UUPA.
Keempat, kesenjangan di dalam desain perencanaan pem-
bangunan nasional yang dapat mendukung revitalisasi perta-
nian dan industrialisasi pedesaan dalam arti luas.
Dengan demikian, komplikasi di atas dan aneka dam-
pak yang ditimbulkannya telah menciptakan ancaman men-
dasar bagi keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebang-
saan dan kenegaraan kita sehingga upaya penanganan dan
penyelesaiannya secara komprehensif menjadi sebuah impe-
ratif tersendiri. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah sama
sekali. Ia menuntut adanya upaya kolektif untuk mengem-
bangkan pemikiran kritis dan terobosan kebijakan alternatif
dalam menangani dan memecahkan persoalan mendasar ini.
Selain itu, kesepahaman dan kerjasama yang baik di antara
semua komponen bangsa mutlak diperlukan.
Setelah Simposium Agraria Nasional pertama yang di-
186

