Page 341 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

KEBIJAKAN PRIORITAS
PENGENDALIAN KONVERSI

1.Menyusun peraturan perundang-undangan
dk f (PP, Perpres
d
lh
in
perl ldungan lahan pertanian produktif (
maupun UU)
2.Menetapkan zonasi tanah-lahan pertanian yang
dilindungi (Keppres)
3.Menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap
pemilik lahan dan Pemerintah Daerah setempat
b t dlam
M
kt
t
kti
4
t
.
ik
i t
4 Mengintegrasikan ketiga ketentuan tersebut d a l
RTRW Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota
5.Membentuk Komisi Pengendali Lahan Sawah tingkat
nasional, propinsi dan kabupaten/kota, dengan
keputusan kepala daerah yang bersangkutan.
PERANAN DEPTAN DALAM
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN

1. Melakukan kajian penyusunan naskah
akademis RUU Lahan Pertanian Abadi
akademis RUU Lahan Pertanian Abadi
2. Pemberdayaan Petani: Penguatan Hak Atas
Tanah (Sertipikasi Lahan Pertanian TA. 2006
sebanyak 47.000 bidang dan rencana TA. 2007
± 38.000 bidang)
3. Mendorong Pemda dalam menetapkan Perdag p
tentang pengendalian alih fungsi lahan
pertanian, misalnya Perda tentang RTRW Prop.
Jateng yang menetapkan kriteria lahan pertanian
sawah utama, dapat dikonversi dgn syarat dan sawah
dapat dikonversi, sesuai matriks sebagai berikut :

294