Page 55 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara
nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan
berbangsa dan bernegara; (c) bahwa pengaturan dan penge-
lolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan
ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan
masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul; (d)
bahwa kebijakan nasional di bidang perta-nahan perlu
disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran-serta
masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum.
Dalam rangka semua ini maka Perpres No. 10 Tahun
2006 telah memberikan mandat kepada Badan Perta-
nahan Nasional RI antara lain untuk menjalankan
reforma agraria dan sekaligus melakukan pengkajian dan
penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bi-
dang pertanahan.
Pada tataran kebijakan, belum lama ini Presiden SBY
telah mengalokasikan lahan seluas 8,1 juta hektar seba-
gai titik tolak untuk pelaksanaan Program Pembaruan
Agraria Nasional (PPAN). Dengan adanya obyek lahan
yang sudah ditetapkan untuk program ini, maka pelak-
sanaan PPAN diharapkan dapat berdampak langsung pada
penciptaan sumber baru kesejahteraaan rakyat, penyediaan
lapangan kerja baru, dan pengurangan angka kemiskinan.
Kerangka waktu dan tahapan pelaksanaannya juga telah
ditetapkan, yaitu harus dimulai pada tahun 2007 dengan
diawali tahap pilot project redistribusi lahan seluas 400.000
hektar.
Dengan digulirkannya kebijakan semacam ini, maka
tantangannya kemudian adalah bagaimana mendesain PPAN
ini sehingga bisa dilaksanakan secara terpadu dan diorien-

8