Page 33 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
24

atau tidak lulus sekolah.
Kriteria ini ditetapkan karena mampu menjaring keluarga
miskin dari aspek luas bidang tanah yang dimiliki, tingkat
pendapatan, dan tingkat pendidikan.
b. Melakukan analisis spasial untuk menentukan bidang tanah
yang masuk dalam kriteria tersebut, yang hasilnya berupa
bidang-bidang tanah yang sesuai dengan 3 kriteria yang telah
ditentukan.
Berdasarkan kriteria ini, tidak tertutup kemungkinan keluarga

yang memiliki tiga kriteria sekaligus, yaitu luas bidang tanah
sawah yang dimiliki kurang dari 500 m , pendapatannya di
2
bawah Rp.600.000,- per bulan, dan pendidikan kepala keluarga
adalah Sekolah Dasar atau tidak lulus sekolah.
c. Verifikasi hasil analisis spasial dengan melakukan checking data
lapangan, untuk melihat kondisi pemilik bidang tanah, apakah
memenuhi 12 kriteria lain sesuai dengan yang telah ditetapkan

oleh BPS.
Persyaratan dari BPS menyebutkan bahwa sebuah rumah
tangga dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin apabila
memenuhi minimal 9 (sembilan) kriteria dari 14 kriteria yang
telah ditetapkan.
Meskipun ada 14 kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS, tetapi
berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Grobogan terdapat
tiga kriteria utama yang perlu diperhatikan, yaitu:
(1) petani dengan luas bidang tanah sawah yang dimiliki

kurang dari 500 m ,
2
(2) pendapatan di bawah Rp.600.000,- per bulan, dan
(3) pendidikan tertinggi kepala keluarga adalah Sekolah Dasar
atau tidak lulus sekolah.
Checking data lapangan diperlukan, agar dapat menguji
ketepatan analisis spasial, dan sekaligus melakukan perbaikan
atau revisi atas data spasial yang telah dihasilkan.