Page 90 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 81

pihak swasta yang membutuhkan tanah, dan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman sebagai pihak yang
menerima pelepasan tanah ulayat;
2) Pasca pelepasan, pihak yang membutuhkan tanah diberi
jangka waktu antara 1 – 3 tahun untuk mengusahakan tanah
ulayat yang telah dilepaskan tersebut untuk dibangun usaha
perkebunan;
3) Pelepasan tersebut dilakukan dengan pemberian ganti
kerugian yang disebut dengan silih jariah.

b. Renardy Gabriel Martua Haposan Tambunan 2004, Studi Tentang
Pelepasan Tanah Adat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota
Jayapura Provinsi Papua, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional, Yogyakarta.
Penelitian ini mengkaji 27 jenis dokumen pelepasan tanah adat
dalam kurun waktu antara tahun 1994 sampai dengan tahun

2002. Dari 27 jenis dokumen tersebut disimpulkan beberapa
hal, yaitu:
1) bahwa baik tanah yang luasnya < 1 hektar dan yang luasnya >
1 hektar proses pelepasannya dilakukan dengan 2 (dua) cara
yaitu (a) secara langsung melalui jual beli atau hibah; dan (b)
dilakukan dengan melibatkan Panitia dan pelaksanaannya
sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah;
2) pengadaan tanah yang tidak melibatkan Panitia Pengadaan
Tanah memicu berbagai gugatan dari masyarakat pemilik

tanah;
3) sebagian pelepasan tanah adat tersebut dilakukan tanpa
melalui atau sepengetahuan ondoafi/kepala adat;
4) besaran ganti rugi tanaman ditetapkan dengan harga dasar
yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Jayapura;