Page 206 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
188

Asasi Manusia. Hak ulayat di dalam kepustakaan hukum adat disebut
beschikkingsrecht merupakan hak yang tertinggi dalam suatu masyarakat
15
hukum adat. Masyarakat hukum adat dimaksud dapat berupa suatu suku
atau sebuah gabungan desa, atau biasanya sebuah desa saja (tetapi tidak
pernah dipunyai oleh seorang individu). Dalam hak ulayat terdapat unsur
16
hukum perdata dan unsur hukum publik. Unsur hukum perdata, yang
berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah, sedangkan unsur
hukum publik terkait dengan tugas kewenangan mengelola, mengatur dan
memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya.
17
Menurut Budi Harsono bahwa hak ulayat, selain diakui, pelaksanaannya
18
dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang
lebih tinggi. Sedangkan Abdurrahman mengatakan bahwa hal tersebut
19
merupakan kebijaksanaan yang terselubung daripada pemerintah karena
dari berbagai peraturan yang menginginkan hak ulayat yang ada ini
dimatikan secara diam-diam dan berangsur-angsur sehingga pada akhirnya
eksistensinya akan lenyap dengan sendirinya.
Saat ini, pengaturan teknis keberadaan hak ulayat dilakukan melalui
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan
Tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 peraturan ini, yang dimaksud

masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat,
termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan
zaman.
15 Beschikkingrecht diterjemahkan ke dalam beberapa istilah. Soepomo menyebut
hak pertuanan, Djojodigoeno menterjemahkan dengan istilah hak purba.
Poerwopranoto menyebut hak beschikking. Soewargono menterjemahkan
menjadi hak penguasaan. Istilah hak ulayat yang berasal dari Sumatera Barat
dipakai secara nasional oleh UUPA.
16 van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya (diterjemahkan oleh R.
Soewargono), Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, 1975, hlm. 13.

17 Budi Harsono, opcit … hal. 179.
18 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional,
1987, Jakarta: Penerbit Djambatan, hal. 252.
19 Abdurrahman, opcit … hal. 99.