Page 245 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 227

penguasaan tanah 5 Ha/KK. Hal ini menyebabkan kawasan-kawasan yang
sudah ada ijin juga dapat diklaim dan sudah dipathok-pathok sebagai
tanahnya . Dan yang lebih kurang rasional lagi, dinyatakan bahwa tanah 5
9
Ha/KK ini di luar tanah yang sudah dikuasai. Untuk patut dipertanyakan,
dimana memperoleh tanah (kosong) yang akan dibagikan kepada setiap
KK. Menurut peneliti hanya mungkink dengan cara mengambil (“merebut”)
dari HGU atau kawasan kehutanan.
Menyikapi program yang terlihat “baik bagi masyarakat adat Dayak”
namun menurut peneliti kurang masuk akal, cenderung sebagai alat politik
untuk mencapai tujuan politik praktis . Semestinya tidak dipaksakan
10
seluas “5 hektar di luar tanah yang sudah dikuasai”, namun semestinya
luasnya sesuai dengan realitas tanah yang sudah dikuasai masyarakat adat
setempat, utamanya yang berada pada kawasan kehutanan itulah yang
layak diperjuangkan sebagaimana amanat Perber jo Permen ATR/BPN No.
9 Tahun 2015.
Tanah secara tradisional memiliki kompleksitas makna bagi orang
Dayak yang hidup dengan kebudayaan agraris. Tanah adalah penghidupan
ekonomi sekaligus sakral. Seiring pesatnya pembangunan modern, orientasi
ini perlahan bergeser ke arah nilai ekonomi semata, yang mana dapat dilihat
dari semakin banyaknya tanah yang dijual. Dari kasus di atas bisa dijadikan
sampel bagaimana gejolak orientasi pemikiran, kebutuhan serta juga
pandangan masyarakat adat Dayak terhadap tanah. Di satu sisi masyarakat
adat Dayak tengah berjuang untuk “merebut” tanah, dan seakan paradoks
di sisi lain orang Dayak tengah “menyerahkan” tanahnya. Fenomena yang
seakan paradoks tersebut, yaitu “merebut” dan “menyerahkan” tanah, ada

Kotawaringin Timur), persoalan yang dihadapi masyarakat lokal terkait
legalitas tanah akan terselesaikan. Persoalan yang menyangkut permintaan
legalitas tanah adat melalui Kelompok Tani Dayak Misik, sudah masuk dalam
peraturan bersama empat menteri. Dalam peraturan bersama menteri itu, yakni
Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum
RI, dan Kepala BPN RI itu ingin memberikan pengakuan hak-hak masyarakat
adat atas tanah atau perorangan dalam kawasan hutan. “Misalnya masyarakat
ternyata memiliki bukti lahan yang telah eksisting dan sudah dikelola secara
turun temurun akan diberikan pengakuan. Sumber: http://borneonews.co.id/
berita/13933-pemerintah-akan-legalisasi-tanah-masyarakat-adat, diunduh 5
Oktober 2015.
9 Wawancara dengan Heriyadi, Sekretaris DAD Kabupaten Katingan, tanggal 12
Juni 2015.
10 Lihat juga, Dayak Misik Jadi Alat Politik?, Harian Metropolis, Kamis tanggal 11
Juni 2015.