Page 253 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 235

tanah (hutan) dimaksud.
b. Proses Pensertipikatan Tanah. Jika diasumsikan pelepasan tanah-
tanah adat dari kawasan hutan bukan pelepasan hak, berarti proses
pendaftaran tanahnya harus memalui lembaga konversi. Konversi
tanah-tanah adat yang dimiliki individu prosesnya diatur dalam PP No.
24 Tahun 1997, sedang bagi tanah ulayat melalui lembaga konversi atau
lembaga pemberian hak dari tanah Negara. Proses pensertipikatan
hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
letak tanah, dilakukan melalui “Pengakuan Hak”. Kegiatan/proses
pensertipikatan melalui konversi hak-hak lama (pengakuan hak) tetap
dilakukan karena data bidang-bidang tanah (data fisik) yang sudah
diperoleh oleh Tim IP4T berupa data (peta) non-kadastral dan Tim
IP4T belum secara tegas ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Panitia
A sebagaimana pelaksanaan pensertipikatan pada umumnya.

Adapun pola penguasaan tanah yang dapat didaftarkan adalah:
pertama untuk kawasan non hutan dapat berupa tanah Negara, tanah
pemerintah (hak Pakai atau Hak Pengelolaan), tanah adat komunitas
(hak Ulayat) dan tanah hak individu/badan hukum. Kedua, untuk
kawasan hutan adalah: a) hutan yang yang sudah dikeluarkan/
dilepaskan dari kawasan hutan melalui Perber yaitu hutan (termasuk
tanah pertanian, tegalan/huma, dan pekarangan) yang dimiliki secara
individual, keluarga atau telah dilepaskan melalui Permen ATR/BPN
No. 9 Tahun 2015 baik hutan hak adat (komunal) atau hutan hak lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam
pelaksanaan pengakuan hak adat dan hak komunal sebagaimana Perber
dan Permen diduga akan mengalami kesulitan teknis dilapangan. Pertama,
kesulitan penentuan subyek hak komunal. Peraturan Daerah Kalteng No.
16 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010, serta
Peraturan Gubernur Kalteng No. 13 Tahun 2009 yang telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalteng No. 4 Tahun 2012, mengatur mengenai
kelembagaan adat dan hak masyarakat adat atas tanah. Pasal 10 ayat (1)
huruf b Peraturan Daerah No 16 Tahun 2008, mengatur mengenai hak-
wewenang Damang Kepala Adat yaitu mengelola hak-hak adat dan/atau
harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf
hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik. Damang Kepala
Adat beserta fungsionaris memiliki hak-wewenang untuk pemanfaaatan