Page 311 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 293

3. Faktor ketidakjelasan subyek hak atas tanahnya.
Dijelaskan oleh PPK kab.Nganjuk Pak Surito, bahwa sering ditemukan
tanah-tanah obyek pembebasan tanah yang tidak jelas subyek haknya.
Hal ini disebaban oleh terjadinya jual beli di bawah tangan yang tidak
terpantau dan tidak didokumentasikan di Kantor Pertanahan. Kondisi
ini sering menyulitkan para petugas yang melakukan identifikasi
bidang-bidang tanah obyek pembebasan tanah. Hal ini senada dengan
temuan Hayati (2011:79) , bahwa peralihan hak di bawah tangan akan
5
menyebabkan sulitya inventarisasi obyek pembebasan tanah, terlebih
jika peralihan hak bi bawah tangannya terjadi berulang kali.
4. Faktor kesulitan mendapatkan tanah pengganti.
Tanah-tanah yang bukan milik warga yaitu tanah TKD, tanah wakaf,
tanah milik BUMD, BUMN, tanah kehutanan, dan tanah meilik
pemerintah daerah yang pembebasannya tidak menggunakan uang
ganti rugi (UGR) maka menghadapi kesulitan dalam mencari tanah-
tanah penggantinya. Hal ini juga ditegaskan oleh Surito dan beberapa
Kepala Desa yang diwawancarai. Temuan ini senada dengan yang
dikemukakan oleh Hayati (2011:79) , yang menyatakan bahwa kesulitan
6
mendapatkan tanah pengganti bagi tanah-tanah yang penggantiannya
bukan menggunakan uang, terlebih jika nanti telah diterapkannya UU
No. 2 Tahun 2012 yang memberikan peluang untuk memberikan ganti
kerugian dengan berbagai bentuk,
5. Faktor kurang tertib dan lengkapnya pengelolaan arsip pengadaan tanah
Kasubsi pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Nganjuk mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya
masalah kelancaran dalam pengadaan tanah adalah kurang tertib dan
lengkapnya pengelolaan arsip pengadaan tanah baik di BPN maupun di
Bagian Tata Usaha Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten. Beliau
mencontohkan kasus tersebut pernah terjadi di Pemkab Kebumen
untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).
6. Sulitnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi antara masyarakat
pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah. Surito

5 Hayati, Rahmi. 2011. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas
Selatan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi STPN,
Yogyakarta.
6 Hayati, Rahmi. 2011. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas
Selatan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi STPN,
Yogyakarta.