Page 8 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 8

PENGANTAR PENYUNTING

             MENCARI ALTERNATIF PENYELESAIAN
                PERSOALAN-PERSOALAN AGRARIA,
              SISTEM TENURIAL ADAT, DAN BODY
                 OF KNOWLEDGE ILMU AGRARIA








                Ide dan gagasan topik penelitian Sistematis tahun ini (2015) diawali
            dari sebuah diskusi dan lontaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
            Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada saat menghadiri “Kuliah Umum dan
            Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional” pada tanggal
            5 Maret 2015.  Menteri  ATR/BPN melontarkan  persoalan-persoalan  yang
            sedang dikerjakan dan dihadapi oleh lembaga yang membutuhkan respon
            dan masukan dari berbagai pihak. STPN di sisi lain sebagai salah satu lembaga
            yang dianggap layak untuk mendapatkan kehormatan dalam memberikan
            pertimbangan dan masukan yang konstruktif untuk lembaga, khususnya
            kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh  Kementerian  ATR/BPN demi
            kepentingan masyarakat luas.  Dari  tantangan  Menteri  ATR/BPN di atas
            kemudian terjadi diskusi dan dialog panjang yang kemudian dituangkan
            dalam topik-topik penelitian Sistematis 2015, yakni terkait beberapa kasus
            yang  terjadi  di Kementerian  ATR/BPN  seperti PTPN  II,  Otorita Batam,
            Ruilslag Bali, Problem Pengadaan Tanah, Sistem Tenurial Adat, dan satu
            tema yang secara spesifik diusung untuk kepentingan lembaga STPN yakni
            Body of Knowledge Ilmu Agraria. Secara spesifik, lembaga menyadari, ada
            banyak persoalan (konflik) yang terkait dengan tanah dan sudah berjalan
            puluhan  tahun  belum  berhasil  diselesaikan,  terutama  tentang  konflik
            klaim antar para pihak. Dan kini muncul/potensi persoalan baru sebagai
            akibat dari masifnya Kementerian ATR/BPN yang menjadi ujung tombak di
            dalam Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13