Page 17 - 5a
P. 17

- 17 -


                                                        Pasal 60

                  (1)  Subbagian       Rapat     Persidangan       Paripurna      mempunyai        tugas
                       melakukan  dukungan  penyiapan  bahan  dan  penyelenggaraan  rapat
                       panpurna.

                  (2)  Subbagian  Tata  Usaha  Persidangan  Paripurna  mempunyai  tugas
                       melakukan dukungan tata usaha persidangan paripurna.



                                                        Pasal 61

                  Bagian  Risalah       mempunyai         tugas     melaksanakan  persiapan  dan
                 penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Repu  blik Indonesia.




                                                         Pasal 62
                  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61,
                  Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi:

                  a.   penyusunan rencana kegiatan dan anggaran  Bagian Risalah;

                 b.    penyusunan  bahan  kegiatan  di  bidang  persiapan  dan  penyusunan
                       risalah;

                  c.   pelaksanaan        pendistribusian       sumber      daya      perisalah,     dan
                       memastikan proses pelaksanaan transkrip serta penyusunan risalah;

                  d.   pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah;
                  e.   pelaksanaan persiapan  penyusunan risalah rapat  Dewan  Perwakilan
                       Rakyat Republik Indonesia;

                  f.   pelaksanaan  penyusunan  risalah  rapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat
                       Republik Indonesia; dan

                  g.   pelaporan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kepada  Kepala  Biro
                       Persidangan I.




                                                         Pasal 63
                  Bagian Risalah terdiri atas:

                  a.   Subbagian Pelayanan Risalah;

                 b.    Subbagian Tata Usaha Risalah; dan

                  c.   Kelompok Jabatan Fungsional.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22