Page 45 - 5a
P. 45

- 45 -


                                                        Pasal  163

                  Bagian Penerbitan tetdiri atas:

                  a.   Subbagian Produksi;  dan
                  b.   Subbagian Distribusi.




                                                        Pasal  164

                  (1)  Subbagian       Produksi       mempunyai        tugas     melakukan        proses
                       penyuntingan,  penilaian  naskah,  pengelolaan naskah,  desain,  editor
                       visual, dan pencetakan naskah.

                  (2)  Subbagian       Distribusi  mempunyai  tugas  melakukan  kegiatan
                       promosi,  distribusi produk terbitan,  dan kegiatan tata usaha Bagian
                       Penerbitan.



                                                        Paragraf 6

                                     Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat




                                                        Pasal  165
                  Biro    Protokol      dan     Hubungan        Masyarakat        mempunya1        tugas
                  menyelenggarakan  dukungan  keprotokolan  dan  kehumasan  kepada
                  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Sekretariat  Jenderal,

                  serta pengelolaan arsip dan perpustakaan.



                                                        Pasal  166

                  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  165,
                  Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

                  a.   penyusunan  dan  evaluasi  rencana,  program,  dan  anggaran  di
                       lingkungan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat;

                  b.   penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  di  bidang  dukungan
                       keprotokolan dan kehumasan;
                  c.   pelaksanaan  dukungan  keprotokolan  dalam  acara  dan  upacara

                        Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Sekretariat
                       Jenderal;
                  d.   pelaksanaan  dukungan  kehumasan  kepada  Dewan  Perwakilan
                        Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50