Page 18 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 18

{iD






                                                        PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                          -18-


                                     (2t Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
                                         dilaksanakan  paling singkat 15 (lima belas) hari
                                         kalender.

                                     (3) Pengumuman  sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
                                         paling sedikit memuat:

                                         a. nama Jabatan;
                                         b. jumlah  lowongan Jabatan;

                                         c. unit kerja penempatan;

                                         d. kualifikasi  pendidikan;
                                         e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;

                                         f.  jadwal  tahapan  seleksi; dan
                                         g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.





                                                    Bagian Keempat
                                                       Pelamaran


                                                        Pasal 23

                                     (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai

                                         kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS
                                         dengan memenuhi persyaratan  sebagai berikut:
                                         a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
                                             paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat
                                             melamar;

                                         b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara

                                             berdasarkan  putusan pengadilan yang sudah
                                             mempunyai kekuatan hukum tetap karena
                                             melakukan  tindak pidana dengan pidana penjara
                                             2 (dua) tahun atau lebih;
                                         c.  tidak pernah diberhentikan  dengan hormat tidak

                                             atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
                                             sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional  Indonesia,
                                             anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
                                             atau diberhentikan  tidak dengan hormat  sebagai

                                             pegawai swasta;
                                                                                           d. tidak. . .
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23