Page 187 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 187

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA

                                                         -t87-


                                                       Pasal 349


                                     (1) PNS yang diangkat  menjadi:

                                         a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
                                             Konstitusi;

                                         b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa

                                             Keuangan;

                                         c.  ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
                                         d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan

                                             Tindak Pidana Korupsi;

                                         e. menteri  dan jabatan  setingkat menteri;

                                         f.  kepala perwakilan Republik Indonesia di  luar
                                             negeri yang berkedudukan  sebagai Duta Besar

                                              Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

                                         g. pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural;

                                         h. wakil menteri;
                                         i.  staf khusus; dan

                                         j.  pimpinan atau staf pada organisasi internasional,

                                         pada saat mencapai Batas Usia Pensiun selama masa

                                         jabatannya,  diberhentikan dengan hormat sebagai
                                         PNS, dengan mendapat hak kepegawaian  berdasarkan

                                         ketentuan  peraturan perundang-undangan.

                                     (2t  Batas Usia Pensiun PNS sebagaimana  dimaksud pada
                                         ayat (1) adalah 58 (lima puluh delapan)  tahun kecuali

                                         untuk PNS yang menduduki JF diplomat  yang
                                         diangkat menjadi kepala perwakilan Republik

                                         Indonesia di luar negeri yang berkedudukan  sebagai
                                         Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.





                                                                                Bagian Keempat  .
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192