Page 4 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 4
{iD
PRESIDEN
REPUBLIK II.JDONESIA
-4-
16. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
g,B adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
18. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
instansi daerah.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga
negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
20. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi
dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis
daerah.
21. Pemberhentian dari Jabatan adajah pemberhentian
yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA,
JF, atau JPT.
22. Pemberhentian Sementara sebagai pNS adalah
pemberhentian yang mengakibatkan pNS kehilangan
statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
23. Batas .
