Page 2 - 3a
P. 2

FRES IDEN
                                                 REPUEUK INBONESIA
                                                            -2-



                                       c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
                                           dimaksud dalam huruf a  dan huruf b,  perlu

                                           menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat

                                           Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
                                           Indonesia;

                  Mengingat            1. Pasal 4  ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

                                           Republik  Indonesia Tahun 1945;

                                       2. Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 2Ol4 tentang
                                           Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

                                           Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,  Tambahan

                                           Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5a9al;

                                       3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2074 tentang
                                           Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan

                                           Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

                                           Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

                                           Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 182,
                                           Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

                                           Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa  kali

                                           diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

                                           Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
                                           Undang Nomor 17 Tahun 2OI4 tentang Majelis

                                           Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

                                           Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
                                           Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara

                                           Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 181,

                                           Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

                                           Nomor 6396);



                                                                                  MEMUTUSKAN:  . . .







         SK No 023502A
   1   2   3   4   5   6   7