Page 2 - 3a
P. 2
FRES IDEN
REPUEUK INBONESIA
-2-
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2074 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2OI4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6396);
MEMUTUSKAN: . . .
SK No 023502A