Page 13 - 5c
P. 13

- 13 -




                                              h. pelaporan  pelaksanaan  tugas  dan  f u ngsi

                                                  kepada  Kepala  Biro  Sumber  Daya Manusia
                                                  Aparatur.



                                         1 7.  Ketentuan  Pasal  214  diubah  sehingga  berbunyi

                                              sebagai berikut:
                                                                     Pasal 214

                                              Bagian       Pembinaan         Jabatan       Fungsional

                                              mempunyai  tugas  melaksanakan  pembinaan,
                                              penyusunan,  pengembangan  sistem  informasi
                                              jabatan fungsional di Sekretariat Jenderal.




                                         18. Ketentuan huruf b,  huruf c,  huruf d, dan huruf e
                                              Pasal  215  diubah,  sehingga  berbunyi  sebagai

                                              berikut:
                                                                     Pasal 215

                                              Dalam       melaksanakan        tug as     se bagaimana
                                              dimaksud  dalam  Pas al  214,  Bagian  Pem binaan

                                              Jabatan Fungsional menyelenggarakan f u ngsi:
                                              a. penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran

                                                  Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional;
                                              b. penyusunan        bahan      kegiatan     di   bidang

                                                  pembinaan  jabatan  fungsional  yang  ada  di
                                                  Sekretariat Jenderal;

                                              c. pelaksanaan        analisis     dan     rekomendasi
                                                  pengembangan kompetensi jabatan fungsional;

                                              d. pelaksanaan  pengelolaan  f o rmasi  jabatan

                                                  fungsional  yang  dibentuk  oleh  Sekretariat
                                                  Jenderal;

                                              e. pengelolaan        sistem      informasi      jabatan
                                                  fungsional;



                              Paraf 1  Paraf 2
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18