Page 4 - Pandangan Akhir.cdr

FRAKSI Pendapat Akhir
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021
PDI PERJUANGAN

4. Mendengar jawaban Bupati terkait dengan program 4 Milyard di kampung

ure, Fraksi PDI Perjuangan akan terus melakukan pengawasan dan
monitoring untuk langkah langkah penyelesaian rumah rakyat yang
telah menelantarkan rakyat menghuni di rumah darurat hampir 1 tahun.

5. Terkait jawaban saudara Bupati atas rekomendasi KASN Fraksi PDI
Perjuangan berpendapat bahwa : Dengan di terbitkannya SK Bupati Nomor
820/024 tanggal 9 mei 2022 Tidak berkesesuain dengan UU no 5 tahun
2014

- Keputusan saudara Bupati adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang
normatifnya bersifat individual dan konkrit. Apabila akibat hukum
dari Keputusan Bupati memiliki dampak kerugian kepada ASN , maka

secara hukum, sah dan berhak mengajukan keberatan kepada saudara
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian karena memiliki legal
standing (kedudukan hukum).

- Bahwa jawaban saudara Bupati pada poin b dan c yang mengacu pada PP 79
Tahun 2021 pasal 4 adalah paling lama 14 hari kerja, tetapi maksud
dari pasal tersebut 14 hari kerja dihitung sejak SK diterima para
ASN, bukan dihitung berdasarkan SK dikelurkan. Berdasarkan jawaban

KASN yang disampaikan, data pendukung yang dilampirkan pada
keberatan para ASN dibandingkan dengan data dari BKPSDM serta KASN
melakukan klarifikasi baik kepada para ASN maupun Sekrertaris Daerah
dan Kepala BKPSDM sehingga hal tersebut menjadi dasar KASN

mengeluarkan rekomendasi untuk saudara Bupati meninjau kembali
keputusan yang telah dikeluarkan.

- dari penjelasan diatas, diselaraskan dengan rekomendasi dari KASN

maka keputusan Bupati Kaimana Nomor: 820/004 dan 820/024 dibuat
tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum
yang tertuang pada UU No.5 Tahun 2014, sehingga dengan alasan
tersebut saudara Bupati direkomendasikan untuk meninjau kembali

keputusan yang menjadi objek sengketa Kepegawaian ini. Menjadi
catatan penting dari kami fraksi PDI-Perjuangan untuk segera saudara
Bupati menindak lanjuti rekomendasi KASN agar sengketa kepegawaian
ini diselesaikan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kaimana

yang kita cintai bersama ini dapat berjalan dengan baik

3 Pendapat Akhir Rancangan PERDA
Pertanggung Jawaban
Fraksi PDI Perjuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2021