Page 4 - Pandangan Akhir.cdr
P. 4

FRAKSI                                                                        Pendapat Akhir
                                                                                   Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021
    PDI PERJUANGAN


        4. Mendengar jawaban Bupati terkait dengan program 4 Milyard di kampung

            ure,  Fraksi  PDI  Perjuangan  akan  terus  melakukan  pengawasan  dan
            monitoring  untuk  langkah  langkah  penyelesaian  rumah  rakyat  yang
            telah menelantarkan rakyat menghuni di rumah darurat hampir 1 tahun.



        5. Terkait jawaban saudara Bupati atas   rekomendasi KASN Fraksi PDI
            Perjuangan berpendapat bahwa : Dengan di terbitkannya SK Bupati Nomor
            820/024 tanggal 9 mei 2022 Tidak berkesesuain dengan UU no 5 tahun
            2014



        -   Keputusan saudara Bupati adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang
             normatifnya bersifat individual dan konkrit. Apabila akibat hukum
             dari Keputusan Bupati memiliki dampak kerugian kepada   ASN , maka

             secara hukum,   sah dan berhak mengajukan keberatan kepada saudara
             Bupati  selaku  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  karena  memiliki  legal
             standing (kedudukan hukum).



        -   Bahwa jawaban saudara Bupati pada poin b dan c yang mengacu pada PP 79
             Tahun 2021 pasal 4  adalah paling lama 14 hari kerja, tetapi maksud
             dari pasal tersebut 14 hari kerja dihitung sejak SK diterima para
             ASN, bukan dihitung berdasarkan SK dikelurkan. Berdasarkan jawaban

             KASN  yang  disampaikan,  data  pendukung  yang  dilampirkan  pada
             keberatan para ASN dibandingkan dengan data dari BKPSDM serta KASN
             melakukan klarifikasi baik kepada para ASN maupun Sekrertaris Daerah
             dan  Kepala  BKPSDM  sehingga  hal  tersebut  menjadi  dasar  KASN

             mengeluarkan  rekomendasi  untuk  saudara  Bupati  meninjau  kembali
             keputusan yang telah dikeluarkan.


        -  dari penjelasan diatas,  diselaraskan dengan rekomendasi dari KASN

             maka keputusan Bupati Kaimana Nomor: 820/004 dan 820/024 dibuat
             tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum
             yang  tertuang  pada  UU  No.5  Tahun  2014,  sehingga  dengan  alasan
             tersebut saudara   Bupati direkomendasikan untuk meninjau kembali

             keputusan  yang  menjadi  objek  sengketa  Kepegawaian  ini.  Menjadi
             catatan penting dari kami fraksi PDI-Perjuangan untuk segera saudara
             Bupati menindak lanjuti rekomendasi KASN agar sengketa kepegawaian
             ini diselesaikan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kaimana

             yang kita cintai bersama ini dapat berjalan dengan baik







        3   Pendapat Akhir  Rancangan PERDA
                           Pertanggung Jawaban
            Fraksi PDI Perjuangan  Pelaksanaan APBD Tahun 2021
   1   2   3   4   5   6