Page 41 - Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan dana desa
P. 41
2018, No. 611
-41-
(2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana
Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah
dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan
keuangan kepada Desa.
(3) Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan
APIP Daerah kabupaten/kota.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 75
Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis
mutandis terhadap pengelolaan keuangan Desa adat.
Pasal 76
(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional
dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa
induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
penjabat Kepala Desa Persiapan.
(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4)
Pasal 77
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran
administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
