Page 58 - eModul PKn Kelas 12 Semester Ganjil

Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executiveambtenaar). UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
membahastugas danwewenang kejaksaanpada Pasal30 sebagai berikut.
(1) Dibidang pidana
1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperolehkekuatanhukumtetap;
2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusanpidanapengawasan,dankeputusan bersyarat;
3) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang;
4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaantambahansebelumdilimpahkankepengadilanyangdalam*pelaksanaan
nyadikoordinasikandenganpenyidik.
(2) Dibidangperdatadantatausahanegara,Kejaksaandengankuasakhususdapatbertindak di
dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupemerintah
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut
menyelenggarakankegiatan:
1) Peningkatankesadaranhukummasyarakat;
2) Pengamanankebijakanpenegakanhukum;
3) Pengamananperedaranbarangcetakan;
4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dannegara;
5) Pencegahanpenyalahgunaandan/ataupenodaanagama;
6) Penelitiandanpengembanganhukumstatistikkriminal.

UUNo.16Tahun2004jugamenegaskanbahwakejaksaanadalahlembagapemerintah
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara
merdeka.Artinya,bahwadalammelaksanakanfungsi,tugasdanwewenangnyaterlepasdaripe
ngaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainya. Ketentuan ini
bertujuanuntukmelindungiprofesijaksadalammelakukantugasprofesionalnya.Dalammelak
sanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama
denganbadanpenegakhukumdankeadilanserta badannegara atauinstansi lainnya.
Padamasareformasikejaksaanmendapatbantuandenganhadirnyaberbagailembaga
baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Lembaga tersebut menjadi mitrakejaksaan
dalam memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi.Inilah salah
satu lembaga yang menjadi mitra kejaksaan adalah KPK. Sebelum adanya
KPKupayapenegakanhukumyangdilakukanterhadaptindakpidanakorupsi,seringmengalam
i kendala.

3. KomisiPemberantasanKorupsi(KPK)
KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembagaini dibentuk
dengantujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan
tindakpidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana
pundalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan
Undang-UndangRepublikIndonesia
Nomor30Tahun2002mengenaiKomisiPemberantasanTindak Pidana Korupsi. Dalam
pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima
asas,yaitu:kepastianhukum,keterbukaan,akuntabilitas,kepentinganumum,danproporsiona
litas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannyasecaraterbuka
danberkala kepadaPresiden,DPR, danBPK.

SMA NEGERI 2 SURABAYA 20