Page 67 - eModul PKn Kelas 12 Semester Ganjil

22. Tanpaizinkepalapolisiataupejabatyangditunjukuntukitu,membikinobatledak,mata
peluruataupeluruuntuksenjataapi,diancamdenganpidanakurungan paling lama
sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratuslimapuluh rupiah.
23. Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai
persediaanuntuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang
dipalsu atauyang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat
mengganggukesehatan;
24. Tanpaizinkepalapolisiataupejabatyangditunjukuntukitu,menjual,menawarkan,me
nyerahkan,membagikandagingternakyangdipotongkarenasakitatau mati
dengansendirinya.
25. Melakukanpelanggaranbelumlewatduatahunsetelahadapemidanaanyangmenjadi
tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti
denganpidanakurunganpalinglama enam hari.
26. Tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa
senjataapi ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam
denganpidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak
tiga riburupiah;
27. Binatangyangditangkapatauditembaksertaperkakasdansenjatayangdigunakandala
mpelanggaran,dapatdirampas.

Sanksi-sanksitersendiridiaturdalam pasal10KitabUndang-
UndangHukumPidana(KUHP),yaitu:
1. Hukumanpokok,yangterbagimenjadi:
1) hukumanmati
2) hukumanpenjara
3) hukumankurungan
4) hukumandenda
2. Hukuman-hukumantambahan,yangterbagimenjadi:
1) pencabutanbeberapahakyangtertentu
2) perampasanbarangyangtertentu
3) pengumumankeputusanhakim

C. Rangkuman
Berdasarkanpenjelasandiatas,dapatdisimpulkanbahwa:
1. Pelanggaranhukumadalahberupaperbuatanyangtidaksesuaiataumelanggarlarangan-
laranganyangditentukanolehaturanhukum.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa
kejahatanadalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-
ketentuanyangdisebutKUHP.
3. BeberapacontohpasalyangmengaturtentangpelanggarandalamKUHPadalahPelanggara
n Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-
502,PelanggaranKetertibanUmum(Pasal503-
520),PelanggaranterhadapPenguasaUmum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai
Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-
530),PelanggaranTerhadapOrangyangMemerlukanPertolongan(Pasal531),Pelanggara
n Kesusilaan (Pasal 532-547), Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman,
danPekarangan(Pasal548-551),PelenggaranPelayaran(Pasal560-569)dansebagainya.
4. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana(KUHP),yaitu:HukumanpokokdanHukuman-hukumantambahan.

SMA NEGERI 2 SURABAYA 29