Page 10 - MODUL DIGITAL ORGANIZATION
P. 10

Gambar 1. Unsur dalam Strategi Transformasi Digital Nasional




                     Penyiapan Layanan Digital     Pemenuhan Layanan Digital       Pengelolaan Big Data

                    •Menyiapkan aturan peruang    •Menerapkan aturan Sistem     •Meneliti sumber-sumber Big
                     tentang transformasi digital  Pemerintah Berbasis           Data baik yang disediakan
                    •Menyiapkan lembaga yang       Elektronik (SPBE)             oleh layanan pemerintah
                     khusus mengkoordinasikan     •Inventarisasi layanan         maupun swasta
                     pelaksanaan transformasi      pemerintah untuk             •Membangun sumber-
                     digital                       pengembangan layanan          sumber Big Data
                    •Membangun jaringan dan        digital                      •Mengembangkan
                     infrastruktur pendukung      •Integrasi semua sistem        kemempuan Analisa Big
                    •Membangun sistem              digital yang ada di           Data
                     pendidikan melek digital      pemerintah ke dalam satu     •Mengembangkan sistem
                    •Meningkatkan kapasitas        sistem                        pembuatan keputusan di
                     SDM dalam keahlian digital   •Melakukan kerjasama           berbagai level birokrasi
                                                   dengan semua pihak dalam
                    •Melakukan kerjasama                                        •Menjalin keamanan dan
                     dengan semua pihak dalam      pemenuhan layanan digital     kerahasiaan data pribadi
                     penyediaan layanan digital                                  dan badan usaha



               B.    Kebijakan terkait Digitalisasi Pemerintah

                     1.  Instruksi  Presiden  Nomor  3  tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi
                         Nasional e-Government

                               Kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di instansi
                         pemerintah  (e-Government)  diinisiasi  oleh  inpres  ini.  Kebijakan  ini

                         memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk

                         mengembangkan  e-Government  sesuai  dengan  tugas,  fungsi,  dan
                         kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki.







                                                                                                        6


                                                                                     BJS Creation
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15