Page 34 - Modul Ajar - Manajemen Pelayanan Puskesmas dan FKTP
P. 34

dan  mengkoordinasikan  program  di  internal  Puskesmas  dan  di  eksternal  dengan  mitra

                        lintas sektor. Koordinasi dengan lintas sektor sangat diperlukan, karena faktor penyebab
                        dan  latar  belakang  masalah  kesehatan  tertentu  kemungkinan  hanya  dapat  diselesaikan

                        oleh mitra lintas sektor.

                        Peran pemerintah daerah sangat besar dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di
                     masyarakat,  oleh  karenanya  Puskesmas  perlu  mencari  dukungan  dari  pemerintah  daerah

                     yang  dimulai  dari  tingkat  desa/kelurahan,  kecamatan  dan  kabupaten/kota.  Proses
                     perencanaan  Puskesmas  harus  terintegrasi  kedalam  sistem  perencanaan  daerah  melalui

                     forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang disusun secara top down

                     dan bottom-up.
                        Proses perencanaan Puskesmas akan mengikuti siklus perencanaan pembangunan daerah,

                     dimulai  dari  tingkat  desa/kelurahan,  selanjutnya  disusun  pada  tingkat  kecamatan  dan
                     kemudian  diusulkan  ke  dinas  kesehatan  kabupaten/kota.  Perencanaan  Puskesmas  yang

                     diperlukan terintegrasi dengan lintas sektor kecamatan, akan diusulkan melalui kecamatan
                     ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

                 2.  DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP

                     a.  Dasar hukum Perencanaan Puskesmas:
                        •  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan

                            (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor.144,  Tambahan

                            Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
                        •  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 tahun 2014 tentang Pusat

                            Kesehatan Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.1676)

                        •  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.44  Tahun  2016,  tentang
                            Pedoman  Manajemen  Puskesmas.  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016

                            Nomor 1423).
                     Perencanaan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  berurutan  dan  harus  dilakukan  untuk

                     mengatasi  permasalahan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  dengan
                     memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia  secara  efektif  dan  efisien.  Perencanaan  Tingkat

                     Puskesmas  (PTP)  adalah  proses  penyusunan  rencana  kegiatan  tingkat  Puskesmas  untuk

                     tahun yang akan datang, dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian
                                                              22
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39