Page 27 - Modul - E-Health Preneur

e. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

f. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang
Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka

untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.
g. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil

dan Menengah.

h. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

i. Pengaturan usaha berskala mikro dan kecil diatur dalam Undang Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan
Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang
Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga

Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

m. Perpres 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha.

2. Kerangka pengembangan kewirausahaan
Kerangka pengembangan kewirausahaan di Indonesia dapat dilakukan dengan

beberapa strategi sebagai berikut:

a. Memperbaiki pendidikan kewirausahaan, yaitu sistem pendidikan kewirausahaan
yang menyebar dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi dan melakukan

kerja sama dengan dunia industri melalui kegiatan magang kewirausahaan.
b. Menyediakan infrastruktur (prasarana) yang tidak terbatas hanya pada transportasi

dan komunikasi, melainkan juga infrastruktur pendidikan, baik formal maupun

nonformal.
c. Menyediakan informasi seluas-luasnya bagi wirausahawan yang berada pada

tahapan start-up melalui layanan internet.

16