Page 72 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal
20
terkait . Instansi vertikal terkait tersebut terdiri atas: 21
1. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
a. kewenangan;
b. materi muatan; atau
c. kebutuhan.
Penyusunan Prolegda mengikutsertakan Perancang Peraturan
Perundang- undangan, analis legislatif, dan tenaga ahli. Perancang
Peraturan Perundang- undangan, analis legislatif, dan tenaga ahli
diikutsertakan pada setiap tahapan Pembentukan peraturan perun-
dang-undangan. Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan,
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan
analis hukum sesuai dengan kebutuhan. 22

Pertanyaan 18

Bagaimanakah tindak lanjut dari hasil penyusunan prolegda pro-
vinsi?
Jawaban:

20 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan …, Pasal 36 Ayat (3) dan Pasal
37 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
21 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres 87 Tahun 2014, LN
Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 35 dan Pasal 36.
22 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, UU 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, Pasal 98 Ayat (1).

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 23