Page 214 - FULL BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT

tercapai permufakatan bulat maka putusan diambil dengan suara
terbanyak. Terhadap hakim yang memilki pendapat berbeda,
pendapatnya yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan
(vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Namun,
dissenting opinion tidak menimbulkan akibat hukum apapun.
Dalam praktik, dissenting opinion pernah diterapkan dalam
beberapa putusan antara lain:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-
XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Pertanyaan 131
Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan
pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian pera-
turan pemerintah pengganti undang-undang karena peraturan
pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang
sama dengan undang-undang.
Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 maupun Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi tidak mengatur tentang kewenangan pengujian pera-
turan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, dalam
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 159