Page 293 - FULL BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT

ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi
perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 92

Pertanyaan 196

Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa terlebih dahulu
ada pengaturannya di undang-undang?
Jawaban:
Pada dasarnya sanksi administratif tidak dapat dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa
diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Pengaturan yang
memberikan beban kepada masyarakat harus disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat.

Dalam hal undang-undang tidak mengatur (diam), tidak
lengkap, atau tidak jelas mengatur mengenai sanksi administratif,
tetapi diperlukan dalam rangka:
1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu
guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Dengan demikian, sanksi administratif dapat dirumuskan
dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
tanpa harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.

Pertanyaan 197
Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif dapat
dikenakan sanksi pidana?

92 Ibid, butir 64 dan butir 65, Lampiran II.

238 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT