Page 3 - PowerPoint Presentation
P. 3
Secara khusus, dalam buku ini disajikan berbagai peraturan perundang-
undangan (regeling), keputusan tata usaha negara (beschikking), peraturan
kebijakan (beleidsregel), dan putusan lembaga peradilan (vonnis) yang
menyebut dan menggunakan Pancasila sebagai dasar pertimbangan. Dari
hasil riset sederhana kami, cukup banyak putusan-putusan lembaga
peradilan yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar pengambilan
putusan. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVI/2018
yang menyebut keberadaan MK tidak hanya sebagai the guardian of the
constitution tetapi juga the guardian of the ideology. Bahkan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 secara tegas
disebut bahwa Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai
bidang yang tersusun dalam hubungan majemuk-tunggal dan hierarkis
piramidal.
Sampai saat ini, meski terdapat mata kuliah Politik Hukum Pancasila yang diajarkan dibeberapa
kampus di Indonesia, ternyata masih sedikit referensi yang mengupas secara khusus kajian terkait
politik hukum Pancasila. Oleh karenanya, buku ini direkomendasikan bagi para penstudi hukum,
akademisi, praktisi, dan mahasiswa hukum yang ingin memahami objek kajian politik hukum
Pancasila.
Rp 99,000 Rp120,000 Rp84,000 Rp180,000
Rp99,000 Rp117,000 Rp112,000 Rp109,000
