Page 32 - E-MODUL SEJARAH LOKAL MATERI DPRD SUMSEL MASA ORDE LAMA
P. 32
Universitas Sriwijaya
Biaya mengenai pemilihan ini akan disediakan oleh pemerintah pusat
setelah menerima anggaran belanja pendaftaran pemilihan penduduk ini
dari Provinsi Sumatera Selatan (Irwanto, D., & Dudy, O., 2022).
Gambar 18. Anggota DPRD-S 1950—1955 bersama gubernur
(Sumber: Irwanto, D., & Dudy, O., 2022, hlm. 60)
Ini sangat penting sekali gunanya bukan saja untuk provinsi
memperkuat daerah bahkan untuk konstituante. Bila selesainya
pendaftaran penduduk dan pemilih seluruh Sumatera Selatan kelak,
maka dapatlah digunakan untuk melaksanakan pemilihan umum
menurut undang-undang yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat
(Irwanto, D., & Dudy, O., 2022).
Selain itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ali Gathmyr
dalam sebuah percakapan dengan wartawan menyatakan kritiknya yang
tajam dan pedasnya atas bleid Pemerintah Pusat, berhubung dengan
caranya pusat sesungguhnya praktis menghalangi pembangunan di
6
daerah yang aman dan kaya seperti Sumatera Selatan ini (Utomo & Aji,
2021).
Kenyataan ini dapat dibuktikan baik yang berkenaan dengan
menyerahkan kekuasaan provinsi ini dari Jawatan-Jawatan yang ada
dalam Ketetapan PP No 3 /1950 dengan konsekuensi keuangannya baru
diserahkan Jawatan yang sesungguhnya kurang penting. Padahal
mengenai pemerintah umum yang sebenarnya harus didahulukan tetapi
ternyata sungguhpun sudah berkali-kali didesak dan dituntut hasilnya
sampai sekarang belum juga diserahkan (Utomo & Aji, 2021).
28
