Page 5 - IKHTISAR PENGAWASAN BANGGAI LAUT - REV

BANGUN PESONA KABUPATEN MARITIM

I

KATA PENGANTAR

BPKP sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60
Tahun 2008, Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014, bertugas
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara/daerah serta mempercepat peningkatan

kesejahteraan rakyat.
Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan
bagi kita semua. Adanya pandemi covid-19 yang dimulai
dari dua tahun lalu menyisakan pekerjaan rumah bagi kita
semua terutama bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Selain fokus pada perbaikan kesehatan dan penanganan
kasus yang telah kita upayakan, kita juga harus
membangun kembali ekonomi yang berada di kondisi
rapuh terutama berbagai sektor unggulan di Kabupaten
Banggai Laut seperti perikanan dan pariwisata.
Berbagai upaya telah kita lakukan dalam memulihkan
ekonomi negara baik secara fiskal maupun moneter.
Pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan tingkat suku

bunga yang menjadi salah satu indikator makro
perekonomian telah kita dorong untuk berada di level
aman. Kegiatan ini tentu tidak dapat kita lakukan secara
terpisah-pisah. Kita perlu bersinergi dan berkolaborasi
dalam menuntaskan pekerjaan rumah ini. Kerja sama antar

daerah, kerjasama antar lembaga saat ini sudah bukan hal
yang asing bagi kita semua. Oleh karena itu, diperlukan
kolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan terhindar dari perilaku
koruptif. BPKP siap mengawal akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara dan daerah bersama dengan para
stakeholder baik di tingkat pemerintahan desa hingga
kementerian demi Indonesia yang lebih baik.

Palu, ... Januari 2023

| B P K P P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H
| I K H T I S A R H A S I L P E N G A W A S A N