Page 6 - E-BOOK_1917011052_NI MADE RAMASWATI

I. PENDAHULUAN
Dalam era reformasi yang sedang terjadi saat ini, banyak terdapat tuntutan
kepada pemerintah. Salah satunya adalah tuntutan pemberian ekonomi yang lebih

luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Tuntutan itu menyangkut

pula tuntutan akan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih
rasional,proporsional dan nyata. Tuntutan itu antara lain di wujudkan dengan di

keluarkan nya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah pusat dan Daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan Ekonomi Daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta
penyeimbangan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Dimana kinerja

perekonomian daerah di pengaruhi oleh arah kebijakan fiskal dan moneter. Oleh
karena itu, perlu di lakukan penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat

dan daerah.

Penyelarasan arah dan kebijakan fiskal dan moneter yang akan di lakukan
perlu memperhatikan kondisi dari perekonomian daerah itu sendiri karena kinerja

dari perekonomian daerah tersebut merupakan salah satu faktor yang harus dikaji
dalam rangka menentukan arah kebijakan fiskal dan moneter. Dunia perbankan

otonomi daerah berperan penting dalam mempengaruhi kinerja perekonomian

daerah.
Pengukuran kinerja perekonomian daerah yang bersangkutan dapat menjadi

lebih luas, karena tidak terlepas dari peranan sektor perbankan. Dimana bank yang
berperan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari

dan kepada masyarakat sehingga di harapkan menjadi pendorong dan pemacu

perkembangan kegiatan perekonomian di suatu daerah.
Dalam e-book ini kita akan mempelajari mengenai kebijakan moneter dan

kebijakan fiskal. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah berupa pengertian,
tujuan, jenis, dan juga instrument dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

1