Page 57 - E-MODUL PERPAJAKAN
P. 57

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

           5% X Rp 50.000.000,0=                   Rp 2.500.000,00
           15% X Rp 5.000.000,00 =                 Rp 750.000,00
           PPh Pasal 21 yang harus dipotong    Rp 3.250.000,00


           Apabila  dalam  tahun  kalender  yang  bersangkutan,  dibayarkan  penghasilan  kepada  mantan  pegawai
           lebih  dari  1  (satu)  kali,  maka  PPh  Pasal  21  atas  pembayaran  penghasilan  yang  berikutnya  dihitung
           dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlahpenghasilan bruto kumulatif
           yang diterima denganmemperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.


           IV.2.  Contoh  penghitungan  PPh  Pasal  21  atas  honorarium  komisaris  yang  tidak  merangkap
           sebagaiPegawai Tetap
           Aulia  Rais  adalah  seorang  komisaris  di  PT  Media  Primatama,  yang  bukan  sebagai  pegawai  tetap.
           Dalam tahun 2016, yaitu bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00.
           PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

           5% X Rp50.000.000,00                                                                      Rp   2.500.000,00
           15% X Rp 10.000.000,00                                                                   Rp   1.500.000,00
           PPh Pasal 21 yang harus dipotong                                                     Rp   4.000.000,00


           Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan
           lebih  dari  1  (satu)kali,  maka  PPh  Pasal  21  atas  pembayaran  penghasilan  yang  berikutnya  dihitung
           dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif
           yang diterima denganmemperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.


           IV.3. Contohpenghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta programpensiun
           yang masih berstatus sebagai pegawai.
           Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT
           Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar
           iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi
           Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT
           Abadi  Sejahtera  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan.  Nicholas  Sinulingga
           membayar  iuran  serupa  kedana  pensiun  yang  sama  sebesar  Rp50.000,00  sebulan.  Pada  bulan  April

           2016  Nicholas  Sinulingga  memerlukan  biaya  untuk  perbaikan  rumahnya,  maka  ia  mengambil  iuran
           dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Pada bulan Juni 2016 ia menarik lagi
           dana  sebesarRp  15.000.000,00.  Kemudian  pada  bulan  Oktober  2016  untuk  keperluan  lainnya  ia
           menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00.


           PPh Pasal 21 yang terutang adalah:
               a.atas  penarikan  dana  sebesar  Rp20.000.000,00  pada  bulan  April  2016  terutangPPh  Pasal  21
               sebesar 5% x Rp20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00.
               b.atas penarikan dana sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2016 terutangPPh Pasal 21 sebesar
               5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00
               c.  atas penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober2016 terutang PPh Pasal 21
               sebesar:
                   5% X Rp 15.000.000,00                      Rp      750.000,00
                   15% X Rp 10.000.000,00                    Rp   1.500.000,00

                         Pph pasal 21 yang harus di potong      Rp   2.250.000,00


                                                                                                        HALAMAN 52
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62