Page 17 - Pendidikan Pancasila SMA Kelas X

Di dalam BPUPK, terdapat dua badan, yaitu Badan
Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata
Usaha atau sekretariat. Badan Perundingan diisi oleh
seorang ketua, dua orang fuku kaico (ketua muda atau
wakil ketua) dan 60 orang iin atau anggota. Dalam
perkembangannya, ditambah 6 anggota sehingga men jadi
69 orang. Jumlah tersebut ditambah anggota istimewa
7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Badan ini

mem punyai Seksi Ketatanegaraan yang dipimpin oleh
Ir. Sukarno, Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh
Drs. Mohammad Hatta, dan Pembelaan Tanah Air
Sumber: https://bit.ly/3DIjOPU
dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso. Sekretariat
Gambar 1.4 Lukisan foto anggota BPUPK
BPUPK dipimpin oleh R.P. Soeroso.
Jepang membagi anggota BPUPK menjadi lima
golongan, yaitu golongan pergerakan, Islam, birokrat
(kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja,
dan golongan peranakan. Unsur­unsur perwakilan tersebut
cukup merepresentasikan keragaman golongan sosial
politik yang ada pada masa itu. Keanggotaan BPUPK
dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan
sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan
1 Juni 1945. BPUPK diketuai oleh K.R.T. Radjiman
Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yosio
dan R.P. Soeroso. Dalam anggota BPUPK terdapat dua
orang perempuan, yaitu Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso
Sumber: https://bit.ly/3QeTPrb
dan Ny. R. Siti Sukaptinah Soenarjo Mangoenpoespito. Gambar 1.5 Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK)
Wawasan Kewarganegaraan

Tokoh Perempuan dalam BPUPK

Maria Ulfah lahir di Kota Serang, Banten pada tanggal segala permasalahan dalam perkawinan, khususnya mem-

18 Agustus 1911. Ayahnya bernama Raden Mohammad bantu kaum perempuan yang mengalami kesulitan dalam
Achmad adalah seorang pamong praja. Raden Mohammad perkawinan. Pada masa pendudukan Jepang, beliau memilih
Achmad merupakan sosok yang berpengaruh dalam untuk bekerja di Departemen Kehakiman (Shikooku).
kehidupan Maria Ulfah. Berkat pemikirannya yang progresif, Dalam Sidang BPUPK tanggal 13 Juli 1945, Ny. Maria Ulfa
Maria Ulfah dapat mengecap pendidikan tinggi. Maria Santoso mengatakan bahwa hak-hak dasar perlu dimasukkan
Ulfah merupakan perempuan Indonesia pertama yang dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, beliau dianggap
berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Mr) dari sebagai anggota BPUPK yang berhasil memasukkan Pasal 27
Universitas Leiden pada tahun 1933. UUD NRI Tahun 1945 tentang kesetaraan warga negara di
Peranan dalam pergerakan nasional dimulai pada tahun dalam hukum tanpa pengecualian.
1934, saat Maria Ulfah menjadi guru di sekolah menengah Setelah proklamasi kemerdekaan, Maria Ulfah ditugas-
Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat. Di samping itu, kan Sutan Syahrir untuk menjadi liaison officer, yaitu sebagai
Maria Ulfah mengadakan kursus pemberantasan buta huruf penghubung antara pemerintahan republik dengan peme-
bagi ibu-ibu di Salemba Tengah dan Paseban. Peranannya rintah Sekutu. Kemudian, dipercaya Perdana Menteri Sutan
dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dimulai Syahrir untuk duduk sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet
ketika ikut dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua tahun Syahrir II dan III. Selain itu, Maria Ulfah juga mengeluarkan
1935 di Batavia. Pasca kongres, Maria Ulfah dipercaya untuk Maklumat Kementerian Sosial tentang hari buruh sedunia.
memimpin sebuah Biro Konsultasi yang bertugas mengurusi Sejak tanggal 19 Agustus 1947 hingga September 1962,
Bab I Pancasila sebagai Dasar Negara 5