Page 7 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

KATA PENGANTAR

Kehadiran buku Hukum Persaingan Usaha Indonesia merupakan salah
satu sarana akademis untuk memahami kerangka hukum dalam konteks
dinamika pergerakan pasar yang membutuhkan persaingan sehat.
Adagium yang sudah terpatri sebagai prinsip ekonomi yang berupaya
melakukan berbagai cara untuk bertahan dan memperoleh keuntungan
sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya dalam pasar perlu
mendapatkan pendekatan hukum sebagai pembuat kebijakan, penentu
aturan, bahkan melakukan pengawasan atas perilaku ekonomi yang
bernuansa kecurangan. Pada prinsipnya, pasar sempurna dapat dige-
rakkan dengan mengedepankan iktikad baik dalam berbisnis. Namun,
dalam praktiknya, ukuran untuk menentukan iktikad baik yang abstrak
ini sangat sulit dilakukan. Kehadiran hukum yang mengatur larangan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam tatanan perun-
dang-undangan adalah langkah untuk menentukan variabel iktikad baik
atau tidak baik dalam melakukan kegiatan bisnis.
Indonesia baru mengenal aturan khusus mengenai persaingan usaha
seusai krisis moneter dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Hingga tahun 2025, aturan
tersebut belum pernah mengalami perubahan. Di satu sisi, keberadaan
UU Persaingan Usaha memang telah memberikan perangkat hukum
yang jelas untuk melakukan penyeimbangan dalam pasar. Namun di sisi
lain, banyak sekali konsep aturan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi
pasar yang dinamis dan berkembang pesat sejak Revolusi 4.0 diterapkan.
Globalisasi pasar digital juga menjadi ranah yang sulit dijangkau oleh
UU Persaingan Usaha. Hal ini tentu menjadi kritik tajam yang harus
pemerintah pikirkan untuk segera melakukan revisi UU Persaingan
Usaha, demi menjaga stabilitas ekonomi bangsa sekaligus menciptakan
pelaku usaha domestik yang siap bersaing secara global.

v