Page 11 - Ekonomi SMA Kelas XI Rev

Penilaian Akhir Semester I

Pilihlah jawaban yang benar!
Penilaian Akhir Semester
Sarana untuk mengetahui tingkat
1. Menghitung pendapatan nasional dapat dilaku- 2. Perhatikan tabel berikut. Metode perhitungan
kan dengan tiga metode pendekatan. Perhatikan pendapatan nasional (national income) ada 3 pemahaman siswa terhadap materi
rumus berikut. metode
(1) Y = (P1 × Q1) + (P2 × Q2) + .... (Pn × No. A B C pela jaran dalam satu semester.
Qn)
1. Konsumsi Gaji Laba
(2) Y = C + I + G (X – M) 2. Produksi Pendapatan Sewa
(3) Y = R + W + I + P
3. Investasi Bunga Pengeluaran
(4) Y = C
(5) Y – S Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk dalam
Berdasarkan rumus di atas, yang merupakan metode pendekatan perhitungan pendapatan
rumus yang benar digunakan dalam meng- nasional adalah ....
hitung pendapatan nasional (national income) A. A1, B2, dan C3
adalah nomor .... B. A2, B2, dan C2
A. (1), (2), dan (3) C. A2, B2, dan C3
B. (1), (3), dan (5) D. B1, B2, dan B3
C. (2), (3), dan (4) E. C1, C2, dan C3
D. (3), (4), dan (5)
E. (4), (5), dan (6)
Soal AKM
Literasi
Tali Hidup Sang Pekerja: Betapa Peliknya Penetapan Upah Minimum pada Era UU Cipta Kerja
Penetapan upah minimum merupakan salah satu aspek ketenagakerjaan yang menjadi isu hangat setiap tahunnya.
Memasuki tahun 2022 ini, misalnya terjadi tarik ulur antara berbagai organisasi pekerja dengan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai seberapa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dianggap layak dan tepat. Ini bisa
dipahami bahwa upah minimum memengaruhi hajat hidup orang banyak. Sebenarnya, Undang-Undang (UU)
Soal AKM Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan juga telah mengatur cara lain, yakni melalui
kewajiban penyusunan struktur skala upah, untuk meningkatkan gaji pegawai yang telah bekerja lebih dari setahun di
Soal untuk mengukur tingkat literasi suatu perusahaan. Namun, tak banyak perusahaan yang menerapkan ini untuk menyejahterakan pegawai akibat minimnya
membaca atau numerasi sebagai pengawasan dari pemerintah. Itulah mengapa upah minimum seolah menjadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang
terlihat, dapat dirasakan, dan bisa mudah diawasi oleh publik.
hasil belajar kognitif siswa. Hal ini kemudian selalu memicu tarik ulur antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Sayangnya, mekanisme
penentuan tali hidup kaum pekerja ini juga menjadi makin rumit dan pelik pada era UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja
beserta peraturan turunannya yang tak lagi memakai standar kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai acuan penetapan upah
minimum, ditambah ketidakpastian hukum pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU tersebut “cacat” secara
hukum, menimbulkan makin banyak perdebatan atas angka mana yang pas digunakan untuk menetapkan upah minimum.
Bagaimana kerumitannya?
Lika-Liku Penetapan Upah Minimum
Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, mekanisme penentuan upah minimum berubah menjadi makin tidak berpihak pada
kepentingan pekerja. Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, salah satu turunan UU Cipta Kerja,
formula penentuan upah minimum hanya mengacu pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Ini meliputi variabel-
variabel, seperti kemampuan daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Salah satu kritik terhadap
kebijakan ini adalah hilangnya pertimbangan atas kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan upah minimum. Acap
kali, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tidak berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan hidup pekerja. Hal ini
terbukti dari kisruh penetapan upah minimum tahun 2022. Sejak November 2021, gelombang penolakan upah minimum
Jakarta makin membesar setelah pemerintah mengumumkan bahwa proyeksi kenaikan upah minimum provinsi hanya
sekitar 1,09 persen. Padahal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), misalnya menghitung bahwa harusnya kenaikan
upah minimum ada di kisaran 7–10 persen. Mereka mengacu pada survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan oleh
KSPI di 10 provinsi.
Bedah Kasus: Kisruh Upah Minimum Jakarta
Minimnya kenaikan upah minimum tahun 2022 akibat formula baru ini berdampak cukup signifikan. Jika mengambil
contoh upah minimum di Provinsi DKI Jakarta, selama 2017–2020 kenaikan UMP Jakarta selalu stabil di atas angka 8%.
Pada tahun 2021, akibat pandemi Covid-19, UMP Jakarta naik secara terbatas (hanya berlaku untuk sektor usaha yang
tidak terdampak pandemi) sebesar 3,27%. Pada tahun 2022, berdasarkan formula di PP Pengupahan, upah minimum
Jakarta hanya naik 0,85%. Persentase kenaikan upah minimum yang tidak signifikan ini tentu saja menyulut protes dari
Proyek kalangan pekerja. Setelah didesak, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum
Memuat kegiatan yang memungkinkan di provinsinya menjadi sebesar 5,1%.
siswa untuk belajar melakukan penelitian
dengan menggunakan kemampuan, minat,
pengalam an, dan bakat yang dimilikinya.
Proyek
1. Buatlah kelompok beranggotakan lima orang.
2. Lakukan pengamatan tentang kesenjangan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian.
3. Diskusikan penyebab terjadinya kesenjangan tersebut dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi
kesenjangan tersebut.
4. Buatlah laporan dan presentasikan di depan kelas.
5. Mintalah tanggapan dari guru dan kelompok lain.

Kelengkapan Buku ix