Page 27 - 59. BISMILLAH BUKU AJAR IPS 2019 - Firdaus Su_udiah.docx

225

M. Nur Sholikin mengemukakan 5 (lima) langkah agar omnibus law efektif dan tidak

disalahgunakan, yaitu sebagai berikut: (Silalahi, hal.203)
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik

dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab omnibus law memiliki ruang lingkup
yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat dapat menjangkau dan

melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait
2) DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi

perkembangan proses perumusan Undang-Undang.

3) Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
4) Penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan

peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
5) Penyusun harus melakukan preview sebelum disahkan, terutama dalam

melakukan penilaian dampak yang akan timbul dari undang-undang yang akan
disahkan.

Ke depannya dalam penerapan metode omnibus law di Indonesia, Pemerintah harus

benar-benar memperhatikan dan siap dalam menjawab tantangan yang muncul seperti:
Pertama, permasalahan regulasi Indonesia kompleks bukan hanya mengenai metode atau cara

penyusunan undang-undang. Kedua, memperhatikan batasan-atasan prinsip supermasi

konstitusi yang telah meletakkan batas-batas kewenangan mengatur untuk tiap-tiap jenis
peraturan perundang-undangan. Ketiga, parameter penentu kapan suatu materi harus

menggunakan metode omnibus law. Keempat, terjaminnya partisipasi publik dalam
pembentukan undang-undang di indonesia di setiap tahapan pembentukan peraturan

perundang-undangan.
KESIMPULAN

1. Urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode omnibus law dalam

penataan peraturan perundang-undangan ialah sebagai bentuk salah satu strategi dalam
pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu dengan penyederhanaan, harmonisasi dan

sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak
terkendali selama ini di Indonesia dalam menghadapi persoalan menjadikan

perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing sebagai perwujudan perencanaan
program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang

ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Cipta Kerja sebagai bentuk trobosan dalam penggunaan omnibus law di
Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal.

Habibah Zulaiha Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022)